Wednesday, October 3, 2018
Penjelasan Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi - Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya Jawa Barat Desember 1996, lalu di aneka macam kawasan di Indonesia. Hal menyerupai ini mempengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia.
Reformasi yaitu perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang fundamental atas paradigma gres atau kerangka berpikir gres yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi yaitu tuntutan dalam masa reformasi.
Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam aneka macam bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, aturan dan krisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diperlukan sanggup membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik.
Perkembangan Politik Sesudah Pemilu 1997
Di tengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997 disebabkan adanya insiden 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta.
Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan tidak boleh mendirikan partai politik lain. Hal ini berkaitan dengan diberlakukan paket UU Politik, yaitu:
1. UU No. 1 Tahun 1985 wacana Pemilu,
2. UU No. 2 Tahun 1985 wacana susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang lalu disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995,
3. UU No. 3 tahun 1985 wacana Partai Politik dan Golongan Karya,
4. UU No. 8 tahun 1985 wacana Organisasi Kemasyarakatan.
Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember 1996, lalu di aneka macam kawasan di Indonesia.
Pemilu 1997, dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti pinjaman mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak sanggup dipisahkan dengan komposisi anggota DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi bahkan hampir tiruana putra-putrinya tampil dalam forum negara ini.
Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan lalu membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini.
Di samping hal itu, semenjak 1997 Indonesia terkena efek krisis moneter di Asia Tenggara. Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak bisa mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1 Agustus 1997 dari Rp2.575; menjadi Rp5.000; per dolar Amerika. Ketika nilai tukar makin memburuk, krisis lain menyusul yakni pada final tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank. Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas mengawasi 40 bank bermasalah.
Kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Soeharto makin menurun. Pada April 1998, 7 bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah hingga Rp10.000 perdolar. Hal ini menyebabkan terjadinya agresi mahasiswa di aneka macam kota di seluruh Indonesia.
Keadaan makin kacau saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan. Tanggal 4 Mei 1998 agresi anti Soeharto makin meluas, bahkan pada tanggal 12 Mei 1998 agresi mahasiswa Trisakti bermetamorfosis bentrokan fisik yang membawa 4 korban meninggal yakni Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan.
Kondisi ini menjadi sangat parah dengan diadakan nya demo besar-bemasukan ke Gedung MPR senayan jakarta.
Demikianlah pembahasan Penjelasan Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi, agar bermanfaa.