Friday, April 5, 2019
A. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan Fiskal yakni kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian kepada kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Karena berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah maka kebijakan fiskal sangat berafiliasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBD). Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu “Fiscus” nama seorang pemegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno yang secara harfiah diartikan keranjang atau tas. Sedangkan kata “Fisc” dalam bahasa inggris berarti pembendaharaan pengatur kelaur masuknya uang dalam kerajaan.
 |
| KEBIJAKAN FISKAL |
B. FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL
Ketika membahas wacana fungsi kebijakan fiskal, maka sama halnya kita membahas fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka beberapa fungsi kebijakan fiskal antar lain yakni :
a. Fungsi Alokasi
Sebagai penerimaan pajak yang dialokasikan untuk pengeluaran yang sifatnya demi kepentingan umum. Beberapa pengalokasian dana tersebut antara lain ibarat pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan taman, dll.
b. Fungsi Distribusi
Juga berfungsi untuk didistribusikan kepada masyarakat demi mewujudkan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelas sosial. Subsidi, beasiswa dan dana pensiun merupakan beberapa perwujudan dari fungsi distribusi APBN.
c. Fungsi Stablitas
Sebagai instrumen untuk mengendalikan stabilitas ekonomi negara. Apabila terjadi permasalah ekonomi ekstrim yang membuat ketidakseimbangan dalam perekonomian negara, maka kebijakan fiskal dengan Anggaran yang ada sanggup membantu untuk mengatasi duduk kasus tersebut.
C. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
- Pertumbuhan ekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik.
- Tercapainya kestabilan perekonomian nasional
- Membuka kesempatan kerja yang luas
- Terwujudnya pemerataan pendapatan dalam masyarakat
- Mengurangi pengangguran
- Menjaga stabilitas harga barang dan jasa
- Menontrol laju inflasi
D. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
1. Penerimaan (Pendapatan) Negara
Pendapatan negara yakni penambahan nilai kekayaan higienis dalam sebuah negara. Beberapa sumber pendapatan negara antara lain :
a. Penerimaan Pajak, mencakup :
- Pendapatan Pajak Dalam Negeri
- Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencakup :
- Penerimaan Sumber Daya Alam
- Pendapatan Laba BUMN
- Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
- Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
2. Pengeluaran (Belanja) Negara
Belanja Negara yakni pengurangan nilai kekayaan higienis dari suatu negara oleh pemerintahan dalam periode tertentu. Beberapa belanja negara antara lain :
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Modal
- Belanja Bunga dan Pinjaman
- Subsidi (Energi dan Non Energi)
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Lain-lain
E. KLASIFIKASI MACAM – MACAM JENIS KEBIJAKAN FISKAL
1. Kebijakan Fiskal Berdasarkan bentuknya
- Kebijakan yang berafiliasi dengan pembelian pemerintah atas barang atau jasa
- Kebijakan menyangkut perpajakan
- Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer (kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan, tunjangan pensiun, dll)
2. Kebijakan Fiskal Berdasarkan Kesadaran Pemerintah
1. Kebijakan Fiskal yang Disengaja (Manual)
Kebijakan fiskal yang disengaja yakni kebijakan pemerintah dalam mengatasi duduk kasus ekonomi dengan memanipulasi penerimaan dan pendapatan negara secara sengaja melalui perubahan perubahanyang dilakukan. Contoh perubahan tersebut antara lain yakni perubahan dalam sistem perpajakan, perubahan pengeluaraan pemerintah, perubahan belanja negara dll.
2. Kebijakan Fiskal Stabilisasi Otomatis
Kebijakan dalam bentuk program-program pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketika jadwal ini berjalan maka pemerintah tidak ikut campur secara pribadi dan tidak berhak melaksanakan perubahan terhadap kebijakan yang ada, tujuan dari kebijakan jenis ini yakni untuk mengatur inflasi dan menjaga kestabilan perekonomian.
3. Kebijakan Fiskal Berdasarkan Teorinya
a. Teori Pembiayaan Fungsional (Functional Finance)
Teori Pembiayaan Fungsional yakni teori yang menyatakan pembiayaan pengeluaran pemerintah harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak secara pribadi menghipnotis pendapatan nasional. Artinya lebih baik jikalau modal perjuangan pemerintah tidak dihitung sebagai pengeluaran pemerintah sebab nantinya perjuangan tersebut akan menghasilkan pendapatan nasional. Teori ini beropini bahwa penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, namun untuk mengontrol pengeluaraan pihak swasta. Dengan ini pendapatan nasional tidak berafiliasi dengan pengeluaran nasional. Tujuan utama dari kebijakan ini yakni untuk membuka kesempatan kerja yang luas dan menekan laju inflasi. Jika terjadi duduk kasus ibarat laju inflasi, maka anggaran yang digunakan untuk mengatasinya bukanlah dari pendapatan pemerintah, melainkan dengan pinjaman. Teori ini diperkenalkan oleh A.P. Lerner.
b. Teori Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach)
Teori Pengelolaan Anggaran menyebutkan bahwa penerimaan (pajak atau pinjaman) dan pengeluaraan negara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak sanggup dipisahkan satu sama lain, sehingga bagaimanapun sistemnya, pendapatan dan pengeluaraan negar akan tetap berkaitan dalam perekonomian. Tujuan utama teori pengelolaan anggaran yakni untuk membuat perekonomian yang stabil. Resep yang diterapkan yakni jikalau terjadi deflasi (menurunnya harga barang sebab ekonomi lesu) maka pemerintah mengatasinya dengan mendefisitkan anggaran (pengeluaran > pendapatan), sedangkan jikalau terjadi inflasi (meningkatnya harga barang terus menerus sebab semakin banyak uang yang beredar di masyarakat), maka pemerintah mengatasinya dengan mengusahakan Surplus Anggaran (pendapatan>pengeluaran). Teori ini diperkenalkan oleh Alvin Hasen.
c. Teori Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing Budget)
Teori Stabilisasi Anggaran Otomatis yakni teori yang menggunakanlangkah penghematan anggaran negara dengan mengatur kebijakan pengeluaran pemerintah melalui pertimbangan terhadap manfaat dan besarnya biaya dari banyak sekali jadwal pemerintahan yang direncanakan. Jika jadwal kerja sudah berjalan maka tidak ada campur tangan pemerintah secara pribadi terhadap perekonomian yang sedang terjadi, oleh sebab itu disebut “Otomatis”.
 |
| KEBIJAKAN FISKAL |
4. Kebijakan Fiskal Berdasarkan Hasil serta Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Negara
1. Kebijakan Anggaran Seimbang
Kebijakan anggaran seimbang yakni kebijakan yang disusun dengan tujuan jumlah penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) negara sama besar. Kebijakan ini sering digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara.
2. Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus yakni kebijakan yang disusun dengan tujuan jumlah penerimaan (pendapatan) negara lebih besar daripada pengeluaran (belanja) negara. Kebijakan ini sering digunakan untuk menekan laju inflasi.
3. Kebijakan Anggaran Defisit
Kebijakan anggaran defisit yakni kebijakan yang disusun dimana jumlah penerimaan (pendapatan) negara lebih kecil daripada pengeluaran (belanja) negara. Biasanya kebijakan ini dilakukan dikala sebuah negara sedang berada dalam keadaan ekonomi lesu dan dilakukan untuk membangun kembali pertumbuhan ekonominya.
4. Kebijakan Anggaran Dinamis
Kebijakan anggaran dinamis yakni kebijakan yang disusun dimana jumlah penerimaan (pendapatan) negara dan pengeluaran (belanja) negara sama besar, tetapi usang kelamaan jumlahnya sanggup berubah. Kebijakan ini sering digunakan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.