Fiskus : Pengertian, Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban

A. PENGERTIAN FISKUS (APARATUR PAJAK)

Fiskus atau Aparatur Pajak atau Pejabat Pajak yakni orang atau badang yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan pajak atau iuran kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut oleh fiskus ini nantinya akan dipakai untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasiona, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan. Secara bahasa, fiskus berasal dari bahasa Latin, yang artinya “keranjang berisi uang atau kantong uang”.

FISKUS

Sebelum membahas perihal Fiskus lebih jauh, kita perlu memahami definisi pajak terlebih dahulu, yaitu :

Pajak yakni pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara dan akan dipakai untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan sanggup mencicipi manfaat atau laba tersebut secara langsung, sebab pajak ini akan dipakai untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam menjalankan program-progam pemerintahannya. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang sanggup dipaksakan sebab prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SIAPA SAJA YANG TERMASUK FISKUS

Pejabat pajak berwenang yakni Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. TUGAS DAN WEWENANG FISKUS (APARATUR PAJAK)

1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Fiskus pajak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak terkait dengan penyetoran atau penagihan pajak, baik Pajak Negara (kecuali Bea Materai, Bea Masuk, dan Cukai) ataupun pajak daerah.

2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak

Fiskus berwewenang untuk menerbitkan Surat Tagihan pajak, yaitu surat untuk melaksanakan penagihan pajak atau hukuman manajemen dan atau denda kepada wajib pajak. Surat Tagihan Pajak ini sifatnya memaksa dan wajib pajak tidak sanggup mengajukan keberatan.

3. Menerbitkan Keputusan

Keputusan yang diterbitkan oleh Fiskus yang berwenang sanggup berupa pengelolaan Pajak Negara atau Pajak Daerah khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4. Melakukan Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dimaksud disini yakni serangkaian acara untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dengan tujuan melaksakanan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Melakukan Penyegelan

Penyegelan dilakukan oleh petugas pajak untuk mengamankan atau mencegah hilangnya buku, catatan, dokumen yang bekerjasama dengan ketentuan perpajakan. Penyegelan hanya dilakukan kepada wajib pajak terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penyegelan biasanya dilakukan sebab wajib pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

6. Mengangkat Pejabat Untuk Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Pengangkatan pejabat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memantapkan pelaksanaan acara perpajakan. Pejabat yang diangkat yakni petugas pajak dan jurusita pajak. Petugas pajak yang diangkat boleh berasal dari dalam atau luar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Jurusita Pajak yakni pelaksana penagihan pajak kepada wajib pajak termasuk penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyidaan,dan penyanderaan.

D. HAK DAN KEWAJIBAN FISKUS (APARATUR PAJAK)

1. Hak Fiskus

• Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWB) dan atau melaksanakan pengakuan pengusaha kena pajak secara jabatan.
• Menerbitkan surat tagihan pajak.
• Melakukan investigasi dan penyegelan.
• Melakukan penyidikan.
• Menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan.

2. Kewajiban Fiskus

a. Kewajiban Umum Fiskus

Fiskus mempunyai kewajiban umum untuk menawarkan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak supaya wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

FISKUS (PEJABAT PAJAK)

b. Kewajiban Khusus Fiskus

• Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sementara dalam waktu tiga hari sehabis formulir registrasi diterima.
• Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam jangka waktu tiga bulan sehabis formulir registrasi diterima.
• Menerbitkan surat keputusan atas pengakuan pengusaha kena pajak (sebagai wajib pajak pertambahan nilai), dalam jangka waktu tujuh hari semenjak formulir registrasi diterima.
• Menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu satu bulan sehabis tanggal diajukannya surat keputusan kelebihan pajak oleh wajib pajak.
• Menerbitkan surat perintah untuk membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu satu bulan sehabis diajukannya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak.
• Menerbitkan surat keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu tiga bulan untuk angsuran/penundaan surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, serta surat pemberitahuan pajak dan dalamwaktu sepuluh hari untuk pengurangan angsuran pajak penghasilan.
• Memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam waktu tiga bulan semenjak diterimanya surat permohonan keberatan.
• Memberikan keputusan atas pengurangan/penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan pengurangan/pembatalan terkait ketetap pajak dalam waktu tiga bulan semenjak tanggal penerimaan permohonan.
• Merahasikan data/informasi mengenai wajib pajak yang telah disampaikan.