Sejarah Jalannya Revolusi Perancis (6 Masa Revolusi)

Sejarah Jalannya Revolusi Perancis (6 Masa Revolusi) - Revolusi Prancis yang berlangsung selama sepuluh tahun sanggup dibagi menjadi beberapa masa, ibarat diberikut.

a. Masa Dewan Kontituante (1789–1791)

Dewan Perwakilan Rakyat Prancis terdiri atas tiga golongan.

1) Golongan I (dari bangsawan) jumlah 300 orang.

2) Golongan II (dari Gereja) jumlah 300 orang.

3) Golongan III (dari rakyat) jumlah 600 orang. Estats Generauxi bersidang pada tanggal 5–17 Juni 1789.

Golongan I dan II menghendaki pengambilan keputusan didasarkan atas golongan sehingga kelompoknya akan tetap menang, sedangkan golongan III menghendaki atas dasar perorangan. Hal itu disebabkan golongan III sudah mempunyai separo dari jumlah anggota dewan. Perbedaan pendapat tersebut tidak sanggup diselesaikan. Raja Louis XVI tidak bersikap tegas sehingga menimbulkan keberanian Golongan III untuk terus menentang pendapat Golongan I dan II.

Golongan III mengadakan sidang sendiri (tanggal 17 Juni 1789) di bawah pimpinan Merabeau, Lafayette, dan Seiyes. Mereka menyatakan bahwa Estats Generaux sebagai Essemble Nationale yang ialah Dewan Perwakilan Rakyat Prancis dengan sidang-sidangnya yang tidak mengenal sistem golongan. Dewan ini kemudian disebut Assemble Nationale Constituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) Prancis.

Perselisihan dan ketegangan makin tajam. Raja tidak mau mengakui Dewan tersebut dan akan membubarkan dengan kekerasan senjata. Rakyat menjadi murka sehingga pada tanggal 14 Juli 1789 menyerbu Penjara Bastille (lambang absolutisme) dan membebaskan orang-orang yang ditahannya. 

Oleh lantaran itu, tanggal 14 Juli dijadikan hari Nasional Prancis. Bendera Kerajaan Prancis diganti menjadi bendera nasional dengan warna Merah, Putih, dan Biru secara vertikal. Lagu Merseillaise dijadikan lagu kebangsaan dan dibuat tentara nasional dibawah pimpinan Lafayette.

Meskipun terus menghadapi rintangan dari pemerintah kerajaan, Dewan Konstituante Nasional terus mengadakan sidang untuk menyusun UUD. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan berhasil mengumumkan Declaration des Droits de l'homme et du citoyen (pernyataan hak-hak asasi insan dan legalisasi hak masyarakat negara). Deklarasi inilah yang dijadikan dasar untuk menyusun Undang-Undang Dasar Prancis.

Pada tanggal 14 Juli 1790, Undang-Undang Dasar disahkan dan Prancis menjadi kerajaan berkonstitusional. Raja Louis XVI menyetujui Undang-Undang Dasar tersebut dan bersumpah setia kepadanya. Kaum Borjuis yang ialah rakyat lapisan atas berhasil memimpin dan memenangkan revolusi. Mereka itulah yang menggantikan kedudukan kaum darah biru dalam pemerintahan maupun perekonomian.

b. Masa Legislatif (1791–1792)

Sesudah Undang-Undang Dasar Prancis disahkan maka Dewan Konstituante Nasional kembali kepada fungsinya sebagai forum legistatif. Golongan III (khususnya kaum Borjuis) merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, tetapi rakyat belum mencicipi adanya perbaikan nasib. Mereka membentuk suatu kelompok tersendiri dalam Partai Motagne yang tidak puas dengan pemerintahan kerajaan konstitusional dan menghendaki bentuk pemerintahan republik. 

Golongan Borjuis yang mulai terancam oleh partai rakyat yang juga membentuk kelompok sendiri dalam Partai Gironde. Situasi politik tegang kembali, Louis XVI yang merasa posisinya terjepit dan khawatir akan keselamatannya berusaha melarikan diri ke luar negeri. Rakyat yang mengetahui hal itu sangat murka dan menuduh bahwa raja sudah berkhianat terhadap negara dan UUD. Untuk itu, raja ditangkap dan dikembalikan ke Paris.

Anggapan rakyat bahwa raja sudah berkhianat semakin kuat sehabis Austria dan Prusia (1792) menyerang Prancis sehingga menimbulkan Perang Koalisi I ( 1792–1797). Tujuan serangan ialah untuk menghancurkan Revolusi Prancis yang dianggap membahayakan negara yang bersifat absolut. Rakyat Prancis berhasil mematahkan serangan koalisi. Selanjutnya, di bawah pimpinan Danton dari golongan Yacobin berhasil membentuk pemerintahan gres yang disebut Konvensi Nasional. Masa ini pimpinan di tangan rakyat.

c. Masa Konvensi Nasional (1792–1795)

Perperihalan antara Partai Gironde dan Partai Montagne terus berlanjut dan berakhir dengan kemenangan Partai Montagne. Bentuk kerajaan dihapuskan dan digantikan dengan republik (ialah Republik I (1792).Raja Louis XVI bersama permaisurinya (Maria Antoinette) dijatuhi sanksi mati dengan dipenggal kepalanya dengan di tiang guillotine.

Sementara itu, situasi Prancis makin gawat. Untuk menyelematkan negara, golongan Yacobin mendirikan pemerintahan Diktator (Terror) di bawah pimpinan Robespiere yang bertindak tegas dan kejam terhadap lawan-lawan politiknya. Golongan darah biru dan Borjuis terus berusaha untuk menjatuhkan Robespiere. Usaha tersebut berhasil, Robespiere berhasil ditangkap dan dieksekusi mati. melaluiataubersamaini jatuhnya pemerintahan Terror, tampuk pimpinan revolusi kembali ke tangan golongan Borjuis.

d. Masa Directoire (1795–1799)

Untuk mengatasi keadaan yang kalut, kaum Borjuis membentuk Dewan Pimpinan Pusat bidang eksekutif yang terdiri atas lima orang eksekutif (Directoire), yakni Barras, Moulin, Gohier, Roger Ducos, dan Seiyes. Maksud dibentuknya Directoire ialah untuk mempersembahkan gambaran adanya pemerintahan yang demokratis supaya sanggup mengatasi keadaan.

Sementara itu, kekuasa legislatif yang didominasi oleh golongan darah biru semakin kuat (golongan Monarki). Kaum Borjuis (golongan Republiken) cemas, namun tidak berdaya. Rakyat Prancis mengharapkan tampilnya seorang pemimpin yang kuat. Tampilnya Napoleon Bonaparte yang namanya menjadi tenar lantaran kemenangan militernya dalam Perang Koalisi diperlukan oleh rakyat Prancis.

e. Masa Konsulat (1799–1804)

Pemerintahan Directoire tidak efektif lagi sehingga Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan (coup d'etat yang dikenal dengan Revolusi Brumai pada tanggal 9 November 1799). Directoire dibubarkan, kemudian Napoleon Bonaparte membentuk pemerintahan Konsulat yang terdiri atas tiga orang konsul, yakni Napoleon Bonaparte, Seiyes, dan Roger Ducos. 

Napoleon ialah seorang jenderal muda yang cakap mempunyai impian dan ambisi yang besar. Sebagai konsul yang pertama, ia tampil mengesankan dan menerima santunan dari banyak sekali pihak. Rakyat Prancis menaruh harapan untuk mengembalikan kejayaan Prancis. Untuk itu, Napoleon melaksanakan langkah-langkah penting sebagai diberikut.

1) Pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil dengan cara memusatkan kekuasaan pemerintahan di tanganya sendiri, menyeragamkan sistem manajemen pemerintahan, dan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Code de Penal) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Code de Civil).

2) Menciptakan suasana aman, tenteram dan tenang dengan cara kaum darah biru yang lari ke luar negeri jawaban revolusi, diizinkan kembali ke Prancis dengan aman, mengadakan perdamaian dengan Paus guna mengembalikan gambaran gereja dan ulama di Prancis ibarat sedia kala, dan membentuk tentara yang kuat.

3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara memajukan pendidikan bagi rakyat, memajukan perekonomian melalui industrialisasi dan perdagangan, dan membuat Kitang Undang-Undang Hukum Perdagangan (Code de Commerce) semoga perdagangan Prancis berkembang pesat dan membawa keuntungan.

4) Membangun masukana dan pramasukana, ibarat jalan raya dan gedung-gedung pemerintahan.

5) Memberantas korupsi dan memperbaiki keuangan negara.

Selain itu, dalam rangka mengembalikan kejayaan Prancis, Napoleon harus memenangkan perang dalam Perang Koalisi II (1799–1802). Usaha-usaha yang dilakukan Napoleon menawarkan kepedulian dan kesungguhan Napoleon dalam memperbaiki keadaan Prancis. melaluiataubersamaini usaha-usaha tersebut, Prancis mulai bangun kembali dari kehancuran. Rakyat Prancis makin menaruh kepercayaan kepada Napoleon untuk memimpin Prancis. Keberhasilan dalam membangun Perancis juga menerima tanggapan yang positif dari Paus VII. Hal ini terbukti dengan diangkatnya Napoleon sebagai kaisar oleh Paus VII.

f. Masa Kekaimasukan (1804–1815)

Ketika Paus VII mengangkat Napoleon sebagai kaisar, rakyat Prancis mendukung sepenuhnya kepemimpinan Napoleon sebagai Kaisar Prancis. Selama 15 tahun, rakyat Prancis berjuang melancarkan revolusi dan menentang kekuasaan absolut. Namun, dengan persetujuannya pengangkatan Napoleon menjadi Kaisar Prancis, berarti rakyat Prancis kembali menyetujui kekuasaan absolut, yakni suatu kekuasaan yang berada pada satu pimpinan, yakni Kaisar Napoleon. 

melaluiataubersamaini demikian, pada tahun 1804 berakhirlah masa Konsulat dan memasuki babak gres yakni masa Kekaimasukan. Napoleon kemudian membentuk dinasti gres yang dikenal dengan Dinasti Bonaparte. Sebagai kaisar, kedudukan Napoleon menjadi makin mantap dalam mengendalikan roda pemerintahan Prancis.

Sebagai kader revolusi yang berpaham liberal, Napoleon tetap mempersembahkan kebebasan terutama di bidang keagamaan, pendidikan, perdagangan, dan persamaan hak dalam undang-undang. Akan tetapi, di bidang politik, Napoleon berpegang teguh pada prinsip absolutisme yang bersifat turun-temurun. Ia berkuasa secara diktator berdasarkan kehendaknya sendiri yang dipandang baik dan cocok sehingga prinsip demokrasi dikesampingkan.  melaluiataubersamaini demikian, Napoleon memadukan prinsip kepemimpinan absolutisme dan demokrasi. Oleh lantaran itu, sistem pemerintahan Napoleon sering dikenal dengan Verlicht Despotisme.

Sesuai dengan prinsip dinasti dan deportisme maka keturunan dan keluarga ikut besar lengan berkuasa dalam pemerintahan. Bagi Napoleon, keturunan ialah penting. Oleh lantaran itu, istrinya yang pertama, Josephine de Beauharnaise diceraikan lantaran tidak mempunyai keturunan. Napoleon kemudian berkeluargai Maria Louis, putri dari Austria. 

Dari pernikahannya dengan Louis, Napoleon memempunyai putra, yaitu Napoleon II yang kemudian diangkat sebagai penguasa di Roma (1811–1832). Saudara-saudara Napoleon juga didiberikan kedudukan. Misalnya, Joseph Bonaparte diangkat menjadi Raja Spanyol. Louis Napoleon diangkat menjadi raja di Belanda, dan Jerome sebagai raja di Jerman. Secara politis, itu tiruana dilakukan semoga seluruh Eropa berada di bawah kekuasaan keluarga Napoleon Bonaparte.

Demikianlah Materi Sejarah Jalannya Revolusi Perancis (6 Masa Revolusi), selanjutnya simak juga bahan Perang Koalisi dan Pengaruh Revolusi Perancis semoga bermanfaa.