Saturday, September 22, 2018
Pemerintahan Orde Baru dan Dampaknya Bagi Masyarakat - Dalam upaya memurnikan demokrasi Pancasila, semenjak Pemilu tahun 1971 dasar yang digunakan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam sistem demokrasi Pancasila Pemilu berasas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tujuannya pun sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menentukan anggota-anggota DPR, DPRD I, DPRD II, dan mengisi keanggotaan MPR. Begitu pula waktu penyelenggaraan Pemilu sudah memenuhi hukum Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap lima tahun sekali. Hal yang demikian itu belum sanggup dilaksanakan pada masa Orde Lama.
Melalui Pemilu, rakyat sanggup memakai hak politiknya untuk menentukan calon-calon wakilnya yang akan duduk dalam forum perwakilan rakyat. Pemilihan umum mempunyai fungsi dan tujuan yang amat penting dalam rangka menegakkan demokrasi di suatu negara. Fungsi pemilihan umum yang pokok yaitu sebagai diberikut.
1. Pemilihan umum yaitu masukana untuk menyalurkan hak politik masyarakat negara sesuai dengan pilihan biar aspirasinya sanggup tersalur melalui wakilnya yang terpilih.
2. Pemilihan umum yaitu masukana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara.
3. Pemilihan umum berfungsi sebagai masukana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis sebab melalui Pemilu rakyat sanggup menentukan para wakilnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Selain fungsi di atas, pemilihan umum juga mempunyai tujuan, antara lain:
1. menentukan anggota-anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
2. menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakilnya secara konstitusional;
3. membentuk susunan keanggotaan MPR.
Dalam rangka memmembersihkankan aparatur negara dan tata kehidupan bernegara dari unsur-unsur PKI dan segala ormasnya, pemerintah tidak memdiberi hak pilih kepada bekas anggota PKI dan segala ormasnya yang terlibat G 30 S/PKI. Ketegasan perilaku ini sangat penting dalam rangka tetap meragukan ancaman laten PKI dan penyusupan ideologinya.
Namun, perilaku waspada dan kehati-hatian pemerintahan Orde Baru itu sangat kebablasan yang mengakibatkan tugas negara makin membelenggu aneka macam aspek kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan, atas nama rakyat, stabilitas, dan pertumbuhan menjadi jargon yang dilontarkan pemerintahan Orde Baru. Untuk mencapai tujuan tiruana itu, negara mengambil tugas besar yang sangat menentukan dengan menempatkan pada tangan presiden.
Sebetulnya, secara tiruan pemerintahan Orde Baru menyerupai pada masa Indonesia melakukan Demokrasi Terpimpin. Hanya pejabat presidennya saja yang ganti, sistemnya tetap sama. Orde Baru dengan motor penggagas Golongan Karya (Golkar) dan ABRI berusaha mengambil peranan yang lebih besar pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengatasnamakan negara.
Golkar yang dibina oleh Presiden Soeharto terus berusaha mengamankan posisi pemerintahan semenjak Pemilu 1971. Golkar menjadi partai pemenang Pemilu 1971 dan berusaha untuk mempertahankannya. Tap. MPRS No. XLII/MPRS/1968 tentang perubahan Tap. MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum masih diikuti banyak partai. Ada sepuluh partai penerima pemilihan umum 1971. Akibat penyederhanaan penerima Pemilu oleh negara pada Pemilu 1977 hingga simpulan masa pemerintahan Orde Baru spesialuntuk diikuti tiga kontestan.
Partai penerima Pemilu itu terdiri atas Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dua partai kecil, yaitu Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan spesialuntuklah partai penggembira dan partai pemanis dari sistem demokrasi model Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila.
Stabilitas menjadi unsur penting dalam melakukan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Orde Baru berusaha membuat stabilitas dengan berusaha mengendalikan lawan-lawan politiknya. Aparatur negara harus benar-benar setia dan patuh pada pemerintahan yang berkuasa yang diengkauflasekan sebagai penjelmaan dan atas nama rakyat. Untuk itu, lahir organisasi Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) untuk wadah para pegawai pemerintah.
Pemerintah juga membentuk aneka macam organisasi untuk aneka macam profesi, kelompok masyarakat, dan mahasiswa. Muncul organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PGRI (Persatuan Guru Indonesia) untuk guru, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk para pemuda, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk para wartawan dan masih banyak lagi. Semua organisasi sosial kemasyarakatan itu, akungnya arah pembentukannya spesialuntuk ditujukan untuk meabadikan kekuasaan pemerintah. Tekniknya pada setiap pelaksanaan Pemilu mereka diarahkan dan diwajibkan untuk menentukan Golkar bukan didiberi kebebasan untuk memilih.
Pemilihan Orde Baru juga seolah-olah ketakutan dengan ideologi komunis. Pancasila dijadikan alat negara yang ampuh untuk menghantam ideologi komunis. Untuk lebih memasyarakatkan Pancasila dan dengan dalih mencegah berkembangnya komunis di tengah masyarakat, mulai tahun 1978 dengan ketetapan MPR dikeluarkan klasifikasi Pancasila yang dikenal sebagai EkaPrasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Semua aspek kehidupan bermasyarakat harus bersendikan Pancasila dan P-4. Setiap pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan pegawai pemerintah wajib mengikuti penataran P-4 biar wawasan dan cara berpikir mereka seragam untuk mendukung pemerintah Orde Baru.
Sertifikat kelulusan hasil penataran P-4 menjadi dokumen penting. Pada pemerintahan Orde Baru, ABRI juga menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara. ABRI memang memegang kendali semenjak penumpasan G 30 S/PKI dan yaitu kebetulan sekali bila kepala pemerintahan Indonesia yaitu mantan militer. Melalui konsep dwifungsi, ABRI ialah kekuatan signifikan dalam percaturan politik Indonesia. Mereka banyak yang ditunjuk menjadi anggota MPR. melaluiataubersamaini memanfaatkan dwifungsi ABRI ini, Orde Baru sudah berhasil melegitimasi kekuasaan.
Melalui fatwa Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Drs. Radius Prawiro, Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Prof. Dr. Subroto hasil pendidikan dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat berhasil menata kembali struktur ekonomi Indonesia yang morat-marit.
Karena orientasi fatwa ekonomi Indonesia yang selalu bertumpu pada para alumnus Berkeley tersebut mengakibatkan mereka dijuluki Mafia Berkeley. Berdasarkan hasil fatwa para ekonom lulusan Berkeley tersebut, Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru berhasil mengatasi krisis ekonomi yang diderita. Banyak modal abnormal hadir, industri berkembang pesat, dan muncul peluang kerja. Indonesia juga menjalin kolaborasi dengan forum keuangan dunia, menyerupai Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).
Demikianlah materi Pemerintahan Orde Baru dan Dampaknya Bagi Masyarakat, semoga bermanfaa.