Thursday, September 20, 2018
Gagasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Aktivitas Organisasi Pergerakan
Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan, mulai oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Atas prakarsa Ir. Soekarno (PNI) dan dr. Sukiman (SI) yang tergabung dalam Komite Persatuan Indonesia maka pada tanggal 17 Desember 1927 lahirlah Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) di Bandung. PPPKI ialah federasi (gabungan) dari aneka macam macam organisasi. Organisasi yang tergabung dalam PPPKI, antara lain PNI, SI, BU, Pasundan, Sumatramen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studie Club, dan Algemene Studie Club. Tujuan PPPKI yakni sebagai diberikut.
a. Untuk menyamakan arah agresi kebangsaan dari aneka macam organisasi atau perkumpulan.
b. Menghindari perselisihan antaranggota yang spesialuntuk akan melemahkan dan merugikan perjuangan.
c. Memperkuat dan memperbaiki organisasi serta melaksanakan kolaborasi dalam perjuangan.
Pada tahun 1933 Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia diubah namanya menjadi Persatuan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia. melaluiataubersamaini terbentuknya PPPKI ini dibutuhkan akan terjadi interaksi ke arah persatuan antaranggota aneka macam jenis organisasi dengan ideologi, asas, atau dasar, tujuan, haluan dan perilaku yang tidak sama. Itulah sebabnya perselisihan-perselisihan tidak sanggup dihindarkan. PPPKI kemudian tidak mempunyai kekuasaan sehingga banyak organisasi yang keluar dan alhasil bubar ( 1935).
Usaha untuk menuju persatuan dan kesatuan antarorganisasi cowok ditempuh dengan cara melaksanakan kongres yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda I dilaksanakan di Batavia pada tanggal 30 April–2 Mei 1926 oleh sebuah komite dengan susunan kepanitiaan sebagai diberikut.
Ketua : M. Tabrani
Wakil Ketua : Sumarto
Sekretaris : Jamaludin
Bendahara : Suwarso
Pemmenolong : Bahder Johan, Sumarto, Yan Toule Soulehuwiy, dan Paul Pinontuan, Hamami, dan Sanusi Pgua
Tujuan kongres yakni untuk menanamkan semangat kolaborasi antar perkumpulan cowok untuk menjadi dasar persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Usaha menggalang persatuan dan kesatuan dalam Kongres Pemuda I ini belum terwujud lantaran rasa kedaerahan masih kuat.
Sementara itu, para pelajar di Batavia dan Bandung melihat adanya dua kepentingan yang berperihalan dalam penjajahan yang mereka sebut sebagai antitese kolonial dan sangat merugikan pihak Indonesia. Antitese ini akan hapus apabila penjajahan sudah lenyap. Untuk itu, para pelajar dari aneka macam kawasan pada bulan September 1926 mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) di Batavia. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka.
Pada tahun 1928 alam politik di Indonesia sudah dipenuhi oleh jiwa persatuan. Rasa kebangsaan dan keinginan Indonesia merdeka sudah menggema di jiwa para cowok Indonesia. Atas inisiatif PPPI maka diadakan Kongres Pemuda II di Jakarta yang dihadiri oleh utusan organisasi-organisasi cowok dan berhasil diikrarkan sumpah yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.
Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 27–28 Oktober 1928 dengan susunan panitia sebagai diberikut.
Ketua : Sugondo Joyopuspito ( dari PPPI).
Wakil Ketua : Joko Mursid (dari Jong Java).
Sekretaris : Muh. Yamin (dari Jong Sumatrguan Bond)
Bendahara : Amir Syarifuddin (dari Jong Batak Bond)
Anggota : Johan Mohammad (dari Jong Islamieten Bond), Senduk (dari Jong Selebes), J. Leimena (dari Jong Ambon), Rohyani (dari Pemuda Kaum Betawi).
Maksud dan tujuan Kongres Pemuda II ialah sebagai diberikut.
a. Hendak melahirkan keinginan perkumpulan Pemuda Indonesia.
b. Membicarakan problem pergerakan Pemuda Indonesia.
c. Memperkuat perasaan kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia.
Isi Sumpah Pemuda ialah:
Pertama : Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia.
Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
Pada kongres tersebut dikumandangkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman, dan dikibarkan bendera Merah Putih yang dipandang sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia.
Peristiwa Sumpah cowok pada tanggal 28 Oktober 1928 ialah salah satu puncak pergerakan nasional dan hingga kini tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda.
3. Partai Indonesia Raya (Parindra)
Usaha penyatuan antarperhimpunan pergerakan nasional terwujud dengan berdirinya Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra ialah hasil fusi dari Budi Utomo (BU) dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dalam kongres fusinya tanggal 24-26 Desember 1935 di Solo. Sebagai ketua terpilih dr. Sutomo (PBI) dan Wuryaningrat (BU) sebagai wakil ketua dengan kantor sentra di Surabaya.
Organisasi lain yang kemudian bergabung ke dalam Parindra ialah Sarekat Minahasa, Sarekat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, Sarekat Selebes dan Sarekat Sumatra. Tujuan Parindra ialah Indonesia Raya dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan usaha-usaha sebagai diberikut.
a. Memperkokoh semangat persatuan kebangsaan.
b. Terus berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan yang berdasar demokratis dan nasionalisme.
c. Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat baik bidang ekonomi maupun sosial.
Pada ketika berdirinya Parindra sudah mempunyai 53 cabang dengan 2.425 orang anggota, dan pada tahun 1936 naik menjadi 57 cabang dengan 3.425 orang anggota. Dalam kongresnya yang pertama di Jakarta pada tanggal 14-18 Mei 1937, Parindra mengambil perilaku moderat ("luwes") tidak bersikap kooperatif dan juga nonkooperatif. Sikap moderat dinilai sangat fleksibel dan lebih menguntungkan, dengan situasi dan kondisi serta kepentingan bangsa.
melaluiataubersamaini perilaku moderat, Parindra sanggup mendudukan wakilnya di dalam Volkrsraad, yaitu Muh. Husni Tamrin. Usaha Parindra lebih banyak dicurahkan dalam pembangunan terutama di bidang ekonomi dan sosial, antara lain sebagai diberikut:
a. mendirikan poliklinik-poliklinik;
b. mendirikan Rukun Tani untuk memmenolong dan memajukan kaum tani;
c. membentuk sarekat-sarekat kerja;
d. menganjurkan swadesi dalam bidang ekonomi, ditempuh dengan mendirikan bank-bank yang berpusat pada Bank Nasional Indonesia di Surabaya.
e. Membentuk Rukun Pelayaran Indonesii (Rupelin) untuk memmenolong dan memajukan pelayaran bangsa Indonesia.
f. Mendirikan organisasi cowok berbentuk kepanduan dengan nama Surya Wirawan.
Akibat kegagalan Petisi Sutardjo, Parindra kemudian mengambil prakarsa untuk menggalang persatuan politik menunju pembentukan tubuh serius nasional, yang disebut Gabungan Politik Indonsia (GAPI).
Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Bestuur (pamong praja) Bumiputera (PPBB). Usulan ini didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda yang berbunyi bahwa Kerajaan Nederland (Belanda) mencakup wilayah Nederland, Hindia Belanda, Suriname Curasao.
Menurut pendapat Sutardjo keempat wilayah itu di dalam kerajaan Nederland mempunyai derajat yang sama. Usulan ini menerima pinjaman oleh Sam Ratulangi (Sulawesi/Kristen), Datuk Tumenggung (Sumatra/Islam), Alatas (Arab/Islam), I.J. Kasimo (Jawa/Katolik), dan Ko Kwat Tiong (Cina/Budha). Dukungan ini berdasarkan Sutardjo mencerminkan keinginannya bahwa usul petisi ini didukung oleh aneka macam golongan dan agama yang ada di Indonesia.
Usul yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutardjo diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 kepada pemerintah Belanda. Isi petisi ialah undangan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya ialah untuk menyusun suatu rencana yang isinya yakni pemdiberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas Pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda.
Berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 16 Nopember 1938, Petisi Sutardjo yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakannya "bahwa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawaban memerintah diri sendiri ". Penolakan ini sangat mengecewakan para pemimpin pergerakan nasional.
Bangsa Indonesia semakin sadar akan pentingnya membentuk wadah persatuan guna menghadapi tekanan pemerintah Belanda. Hal ini muncul dari kalangan organisasi Islam dengan nama Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). MIAI didirikan di Surabaya pada tanggal 25 September 1937 atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah (K.H. Mansur) dan N.U. (K.H. Wachid Hasyim).
MIAI ialah tubuh federasi organisasi-organisasi Islam, antara lain Muhammadiyah, NU, PSII, PII, Persatuan Ulama Indonesia, Al Washiliyah, Al Islam dan Wasmusi (Wartawan Muslimin Indonsia) dengan K.H. Wachid Hasyim sebagai ketua. Tujuan MIAI yakni untuk mmpererat korelasi antarorganisasi Islam Indonesia dan kaum Islam di luar Indonesia serta mempersatukan suarasuara untuk membela keluhuran Islam.
6. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
Suatu gagasan untuk membina kolaborasi di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi muncul lagi pada tahun 1939 tepatnya pada tanggal 21 Mei 1939, yakni dengan terbentuknya Gabungan Politik Indonsia (GAPI) oleh Muh. Husni Thamrin. GAPI ialah adonan dari Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Pasundan dan Partai Islam Indonesia (PII). Alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi yakni sebagai diberikut.
a. Kegagalan Petisi Sutardjo.
b. Sikap pemerintah kolonial yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
c. Semakin gawatnya situasi internasional sebagai jawaban perkembangan fasisme.
Dalam GAPI ditegaskan bahwa setiap partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap agenda kerjanya masing-masing dan apabila timbul perselisihan antarpartai maka GAPI bertindak sebagai penengah. Di dalam konferensi yang pertama pada tanggal 4 Juli 1939 dicanangkan tuntutan GAPI "Indonesia berparlemen". Maksudnya menuntut adanya suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang berdasarkan sendi-sendi demokratis.
Sementara itu, pada ketika yang sama di Eropa sudah meletus Perang Dunia II. GAPI mengingatkan adanya ancaman besar yang akan mengancam pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat Indonesia. Oleh lantaran itu, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang dikenal dengan nama Manifesto GAPI ( 20 September 1939). Isinya mengajak kolaborasi rakyat Indonesia dan Belanda untuk menghadapi ancaman fasisme. Hal ini sanggup terealisasi apabila Belanda mempersembahkan hak-hak gres dalam pemerintahan kepada bangsa Indonesia berdasarkan hakekat demokrasi.
Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia yang pertama di Batavia pada tanggal 25 Desember 1939. Kongres mengambil keputusan, antara lain sebagai diberikut.
a. Kongres Rakyat Indonesia menjadi tubuh tetap.
b. Aksi Indonesia berparlemen dilanjutkan melalui panitia-panitia setempat yang sudah dibuat di seluruh kawasan di bawah pimpinan GAPI.
c. Menetapkan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia serta peningkatan bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.
Pada bulan Agustus 1940, Negeri Belanda dikuasai oleh Jerman dan Indonesia ditetapkan dalam keadaan darurat perang. GAPI kembali mengeluarkan resolusi menuntut adanya perubahan ketatguagaraan. Isi resolusi, yaitu mengganti Volksraad dengan tubuh legislatif sejati yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan mengubah fungsi kepala-kepala departemen menjadi menteri yang bertanggung jawaban kepada tubuh legislatif tersebut.
Untuk menanggapi resolusi GAPI, pada tanggal 14 September 1940 dibuat Komisi Visman. Hasilnya sia-sia alasannya yakni Komisi Visman tidak melaksanakan kiprah sebagaimana mestinya. Sementara itu, situasi semakin gawat dan rakyat alhasil terpengaruhi oleh propaganda Jepang yang bersemboyan "pembebasan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat". Demikianlah situasi korelasi antara nasionalisme Indonesia dengan kolonialisme Belanda ketika tentara Jepang memasuki Indonesia.
Demikianlah Materi Gagasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Aktivitas Organisasi Pergerakan, semoga bermanfaa.